⚖️ PERDA ATAU PERBUP/PERWALI? JANGAN SAMPAI KELIRU MEMBEDAKAN PRODUK HUKUM DAERAH 📜
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak semua aturan lahir dari proses dan kewenangan yang sama. Perda dan Perbup/Perwali sama-sama produk hukum daerah, tetapi memiliki kedudukan, sifat, dan mekanisme pembentukan yang berbeda. 🏛️
Perda dibentuk bersama DPRD untuk mengatur kebijakan strategis daerah dan mengikat seluruh penduduk di daerah tersebut. Sementara itu, Perbup/Perwali ditetapkan kepala daerah sebagai peraturan pelaksana yang bersifat teknis operasional dan administratif. Keduanya harus saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 🤝
Pemahaman ini menjadi semakin penting dalam penyusunan regulasi di sektor strategis, termasuk pariwisata dan tata kelola wilayah. Sebagai daerah kepulauan dengan potensi wisata bahari yang besar, Kepulauan Riau memerlukan aturan yang selaras dengan ketentuan pusat, tidak tumpang tindih dalam pengelolaan kawasan pesisir, perizinan wisata, dan perlindungan lingkungan. 🌴🌊
Melalui pendampingan dan harmonisasi, Kanwil Kemenkum Kepri berkomitmen menghadirkan kepastian hukum serta iklim berusaha yang tertib di kawasan wisata Kepulauan Riau. 🇮🇩
Geser slide untuk melihat perbedaan lengkapnya, dan bagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan! 🔖
⚖️ PNS WAJIB MENAAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN! 🇮🇩💙💛
Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang menjaga integritas, menaati peraturan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap PNS memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara serta menjaga kepercayaan publik.
Sebagai aparatur negara, PNS wajib menaati kewajiban yang telah ditetapkan, mulai dari setia kepada Pancasila dan UUD 1945, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga menjalankan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab.
Di sisi lain, terdapat berbagai larangan yang harus dihindari, seperti menyalahgunakan wewenang, melakukan pungutan di luar ketentuan, menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan, menghambat tugas kedinasan, serta menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain.
Kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan bukan sekadar memenuhi aturan, melainkan wujud nyata komitmen PNS dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dengan disiplin dan tanggung jawab, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terus diperkuat.
Mari jadikan kepatuhan sebagai budaya kerja, jaga integritas dalam setiap tindakan, dan berikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Jadilah bagian dari upaya mewujudkan penyelesaian permasalahan masyarakat secara damai melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.
Kementerian Hukum membuka Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa dan Lurah dengan metode E-Learning.
Melalui pelatihan ini, Kepala Desa dan Lurah diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai Juru Damai dalam membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat melalui Posbankum Desa dan Kelurahan.
🗓️ Pendaftaran: 5–10 November 2026
Jangan lewatkan kesempatan ini! Segera daftarkan diri dan tingkatkan kapasitas Kepala Desa dan Lurah sebagai Juru Damai di wilayah masing-masing.
DJKI Umumkan Pemenang Indonesia Patent Awards 2026, Dorong Inovasi dan Komersialisasi Paten Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengumumkan para pemenang Indonesia Patent Awards (IPA) 2026 dalam rangkaian Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) yang diselenggarakan di Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada inventor dan pemegang paten yang dinilai memiliki potensi komersialisasi serta kontribusi terhadap pengembangan inovasi dan teknologi nasional.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemenang dan menekankan pentingnya membangun ekosistem kekayaan intelektual yang mampu menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyampaikan bahwa Indonesia Patent Awards bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertemukan inovator, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan investor dalam mengembangkan hasil invensi agar memiliki nilai ekonomi dan manfaat nyata.
IPA 2026 memberikan penghargaan melalui dua skema, yaitu submisi terbuka dan submisi tertutup. Pada submisi terbuka, penghargaan diberikan dalam kategori Best Commercialization Model dan Best Green and Blue Innovation Patent. Sementara itu, submisi tertutup mencakup kategori lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta kategori perorangan. Sejumlah penerima penghargaan di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Badak Natural Gas Liquefaction, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Negeri Manado, serta para inventor perorangan yang menghasilkan inovasi di berbagai bidang.
Melalui penyelenggaraan Indonesia Patent Awards 2026, DJKI berharap semakin banyak hasil penelitian dan invensi nasional yang tidak hanya memperoleh pelindungan hukum, tetapi juga dikembangkan melalui kerja sama dengan dunia usaha dan investor. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem kekayaan intelektual yang mampu mendorong komersialisasi paten, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan teknologi Indonesia.
Informasi selengkapnya mengenai Indonesia Patent Awards 2026 dapat diakses melalui ipa.dgip.go.id.
Dalam rangka mendukung pengawasan dan pembinaan notaris di wilayah Kepulauan Riau, masyarakat dapat memanfaatkan saluran pelaporan melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sesuai wilayah kerja masing-masing.
Berikut informasi alamat dan kontak MPD di wilayah Kepulauan Riau:
⚖️ PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL: KETAHUI LANGKAH PENGADUAN YANG TEPAT ⚖️
Membangun usaha atau menciptakan sebuah karya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Ketika ditemukan produk tiruan yang beredar di pasaran, langkah yang tepat menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. 🤔
Negara menyediakan jalur resmi untuk itu. Kanwil Kemenkum Kepri membuka layanan pengaduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual bagi pemegang hak, meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. 🛡️
Prosesnya dilaksanakan secara runtut, mulai dari penyampaian laporan, penjelasan persyaratan oleh petugas, pemeriksaan kelengkapan berkas, hingga penerbitan bukti laporan dan tindak lanjut oleh pimpinan. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun daring melalui kanal resmi DJKI. 📲
Salah satu hal yang kerap terlewat adalah kesiapan dokumen. Bukti kepemilikan hak, contoh produk, bukti pembelian barang yang diduga melanggar, serta keterangan saksi sangat menentukan kelancaran proses pengaduan. Bagi pelapor berstatus badan hukum atau ahli waris, terdapat dokumen tambahan yang perlu dipersiapkan. 📂
Oleh karena itu, pemegang hak diimbau untuk tidak menunda pelaporan agar kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Kami mengajak para pencipta, pemilik merek, dan pelaku usaha untuk menyimpan serta membagikan informasi ini kepada rekan-rekan di lingkungan masing-masing. 🔖
Rincian persyaratan untuk setiap jenis Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada slide berikutnya, atau dapat ditanyakan langsung kepada Kanwil Kemenkum Kepri. 🇮🇩
SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE-60 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM RI 🎉
3 November 2026
“Bersama Wujudkan Pengawasan Profesional demi Kementerian Hukum yang Lebih Baik”
Keluarga Besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-60 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Enam dekade pengabdian menjadi bukti komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal akuntabilitas, memperkuat pengawasan, dan mendorong tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum.
Semoga di usia yang ke-60 ini, Inspektorat Jenderal terus menjadi mitra strategis yang profesional dan terpercaya dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, serta mewujudkan Kementerian Hukum yang semakin baik dalam melayani masyarakat. 🇮🇩
PARALEGAL KREATIF, POSBANKUM MAKIN DEKAT DI HATI MASYARAKAT! ⚖️
Tahukah kamu? Di balik layanan bantuan hukum di kelurahan/desa, ada para paralegal yang tak hanya membantu menyelesaikan persoalan hukum, tapi juga aktif memperkenalkan Posbankum lewat berbagai cara kreatif. ✨
Bagaimana cara mereka menyebarkan informasi? 🎥 Video edukasi: penjelasan layanan, kisah sukses, dan tips hukum sederhana 📰 Berita & informasi: kegiatan, layanan, dan manfaat Posbankum bagi masyarakat 🎨 Konten kreatif: infografis, poster digital, testimoni warga, dan konten menarik lainnya
Semangat mereka tecermin dalam empat nilai: 💡 Kreatif: ide segar dalam menyampaikan informasi hukum 🚀 Inovatif: cara baru yang sesuai kebutuhan masyarakat 📚 Edukatif: mudah dipahami, bermanfaat, dan mengedukasi 🔒 Etis & aman: menjaga kerahasiaan kasus dan identitas pihak yang dibantu
Setelah menyelesaikan suatu kasus, paralegal membuat video atau berita tanpa menyebut identitas pihak yang dibantu, sebagai bentuk edukasi dan inspirasi bagi masyarakat lainnya.
Karena satu konten kecil bisa menjadi solusi besar bagi mereka yang membutuhkan.
Posbankum ada, paralegal berkarya, masyarakat berdaya! 💪🏻🇮🇩
Yuk, ikuti terus informasinya dan bagikan ke keluarga, tetangga, dan rekan-rekanmu agar Posbankum semakin dikenal dan mudah diakses! 📲
Berikut informasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dari 66 responden atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Kepulauan Riau dan hasil Survei Integritas dari 75 pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau selama periode Bulan Oktober 2026.
Terima kasih untuk #SahabatPengayoman yang telah memberikan responnya atas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
Kanwil Kemenkum Kepri, Jl. Daeng Kamboja KM14, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Nomor Pengaduan: 0811 - 7709 - 007
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
⚖️ PERDA ATAU PERBUP/PERWALI? JANGAN SAMPAI KELIRU MEMBEDAKAN PRODUK HUKUM DAERAH 📜
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak semua aturan lahir dari proses dan kewenangan yang sama. Perda dan Perbup/Perwali sama-sama produk hukum daerah, tetapi memiliki kedudukan, sifat, dan mekanisme pembentukan yang berbeda. 🏛️
Perda dibentuk bersama DPRD untuk mengatur kebijakan strategis daerah dan mengikat seluruh penduduk di daerah tersebut. Sementara itu, Perbup/Perwali ditetapkan kepala daerah sebagai peraturan pelaksana yang bersifat teknis operasional dan administratif. Keduanya harus saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 🤝
Pemahaman ini menjadi semakin penting dalam penyusunan regulasi di sektor strategis, termasuk pariwisata dan tata kelola wilayah. Sebagai daerah kepulauan dengan potensi wisata bahari yang besar, Kepulauan Riau memerlukan aturan yang selaras dengan ketentuan pusat, tidak tumpang tindih dalam pengelolaan kawasan pesisir, perizinan wisata, dan perlindungan lingkungan. 🌴🌊
Melalui pendampingan dan harmonisasi, Kanwil Kemenkum Kepri berkomitmen menghadirkan kepastian hukum serta iklim berusaha yang tertib di kawasan wisata Kepulauan Riau. 🇮🇩
Geser slide untuk melihat perbedaan lengkapnya, dan bagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan! 🔖
Kanwil Kemenkum Kepri
#EdukasiHukum #Perda #Perbup #Perwali #ProdukHukumDaerah #HarmonisasiPeraturan #PariwisataKepri #KementerianHukum #KanwilKemenkumKepri #LayananHukumMakinMudah #MorinaHarahap
8 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
⚖️ PNS WAJIB MENAAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN! 🇮🇩💙💛
Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang menjaga integritas, menaati peraturan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap PNS memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara serta menjaga kepercayaan publik.
Sebagai aparatur negara, PNS wajib menaati kewajiban yang telah ditetapkan, mulai dari setia kepada Pancasila dan UUD 1945, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga menjalankan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab.
Di sisi lain, terdapat berbagai larangan yang harus dihindari, seperti menyalahgunakan wewenang, melakukan pungutan di luar ketentuan, menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan, menghambat tugas kedinasan, serta menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain.
Kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan bukan sekadar memenuhi aturan, melainkan wujud nyata komitmen PNS dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dengan disiplin dan tanggung jawab, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terus diperkuat.
Mari jadikan kepatuhan sebagai budaya kerja, jaga integritas dalam setiap tindakan, dan berikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Kanwil Kemenkum Kepri
#PNSBerintegritas
#KewajibanPNS
#LaranganPNS
#KementerianHukum
#KanwilKemenkumKepri
#MorinaHarahap
2 days ago | [YT] | 1
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
TELAH DIBUKA! PENDAFTARAN PELATIHAN JURU DAMAI
Jadilah bagian dari upaya mewujudkan penyelesaian permasalahan masyarakat secara damai melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.
Kementerian Hukum membuka Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa dan Lurah dengan metode E-Learning.
Melalui pelatihan ini, Kepala Desa dan Lurah diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai Juru Damai dalam membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat melalui Posbankum Desa dan Kelurahan.
🗓️ Pendaftaran: 5–10 November 2026
Jangan lewatkan kesempatan ini! Segera daftarkan diri dan tingkatkan kapasitas Kepala Desa dan Lurah sebagai Juru Damai di wilayah masing-masing.
Juru Damai Hadir, Masyarakat Harmonis!
#bphn
#kementerianhukum
#layananhukummakinmudah
#peacemakertraining
3 days ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
Aspirasi Anda, Didengar Langsung oleh Menteri Hukum! 🇮🇩
Punya keluhan soal layanan hukum tapi bingung harus mengadu ke mana? Program “PASTI ADA SOLUSI” siap jadi jembatan kamu!
Yuk, bersuara untuk perbaikan pelayanan publik!
Daftar & Sampaikan Keluhanmu:
🔗 bit.ly/PastiAdaSolusiKemenkum
Terus pantau update terbaru hanya di akun resmi kami @kemenkum dan website resmi kemenkum.go.id.
#KementerianHukum
#PastiAdaSolusi
#LayananHukumMakinMudah
4 days ago | [YT] | 1
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
DJKI Umumkan Pemenang Indonesia Patent Awards 2026, Dorong Inovasi dan Komersialisasi Paten Nasional
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengumumkan para pemenang Indonesia Patent Awards (IPA) 2026 dalam rangkaian Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) yang diselenggarakan di Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada inventor dan pemegang paten yang dinilai memiliki potensi komersialisasi serta kontribusi terhadap pengembangan inovasi dan teknologi nasional.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemenang dan menekankan pentingnya membangun ekosistem kekayaan intelektual yang mampu menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyampaikan bahwa Indonesia Patent Awards bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertemukan inovator, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan investor dalam mengembangkan hasil invensi agar memiliki nilai ekonomi dan manfaat nyata.
IPA 2026 memberikan penghargaan melalui dua skema, yaitu submisi terbuka dan submisi tertutup. Pada submisi terbuka, penghargaan diberikan dalam kategori Best Commercialization Model dan Best Green and Blue Innovation Patent. Sementara itu, submisi tertutup mencakup kategori lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta kategori perorangan. Sejumlah penerima penghargaan di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Badak Natural Gas Liquefaction, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Negeri Manado, serta para inventor perorangan yang menghasilkan inovasi di berbagai bidang.
Melalui penyelenggaraan Indonesia Patent Awards 2026, DJKI berharap semakin banyak hasil penelitian dan invensi nasional yang tidak hanya memperoleh pelindungan hukum, tetapi juga dikembangkan melalui kerja sama dengan dunia usaha dan investor. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem kekayaan intelektual yang mampu mendorong komersialisasi paten, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan teknologi Indonesia.
Informasi selengkapnya mengenai Indonesia Patent Awards 2026 dapat diakses melalui ipa.dgip.go.id.
4 days ago | [YT] | 1
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
📢 SALURAN PELAPORAN NOTARIS KE MPD
Dalam rangka mendukung pengawasan dan pembinaan notaris di wilayah Kepulauan Riau, masyarakat dapat memanfaatkan saluran pelaporan melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sesuai wilayah kerja masing-masing.
Berikut informasi alamat dan kontak MPD di wilayah Kepulauan Riau:
📍 MPD Tanjungpinang
📍 MPD Karimun
📍 MPD Bintan
📍 MPD Batam
Melalui saluran ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pelaksanaan jabatan notaris sesuai ketentuan yang berlaku.
Mari bersama mendukung terwujudnya pengawasan dan pembinaan notaris yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kepulauan Riau.
📌 Simpan informasi ini agar mudah diakses saat dibutuhkan!
🌐 Informasi lebih lanjut: kepri.kemenkum.go.id
#KemenkumKepri
#KementerianHukum
#MPDNotaris
#NotarisKepri
#PengawasanNotaris
#KepulauanRiau
5 days ago | [YT] | 2
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
⚖️ PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL: KETAHUI LANGKAH PENGADUAN YANG TEPAT ⚖️
Membangun usaha atau menciptakan sebuah karya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Ketika ditemukan produk tiruan yang beredar di pasaran, langkah yang tepat menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. 🤔
Negara menyediakan jalur resmi untuk itu. Kanwil Kemenkum Kepri membuka layanan pengaduan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual bagi pemegang hak, meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. 🛡️
Prosesnya dilaksanakan secara runtut, mulai dari penyampaian laporan, penjelasan persyaratan oleh petugas, pemeriksaan kelengkapan berkas, hingga penerbitan bukti laporan dan tindak lanjut oleh pimpinan. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun daring melalui kanal resmi DJKI. 📲
Salah satu hal yang kerap terlewat adalah kesiapan dokumen. Bukti kepemilikan hak, contoh produk, bukti pembelian barang yang diduga melanggar, serta keterangan saksi sangat menentukan kelancaran proses pengaduan. Bagi pelapor berstatus badan hukum atau ahli waris, terdapat dokumen tambahan yang perlu dipersiapkan. 📂
Oleh karena itu, pemegang hak diimbau untuk tidak menunda pelaporan agar kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Kami mengajak para pencipta, pemilik merek, dan pelaku usaha untuk menyimpan serta membagikan informasi ini kepada rekan-rekan di lingkungan masing-masing. 🔖
Rincian persyaratan untuk setiap jenis Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada slide berikutnya, atau dapat ditanyakan langsung kepada Kanwil Kemenkum Kepri. 🇮🇩
Kanwil Kemenkum Kepri
#PengaduanHKI
#KekayaanIntelektual
#LindungiKaryaAnda
#PenegakanHukumKI
#DJKI
#KementerianHukum
#KanwilKemenkumKepri
#LayananHukumMakinMudah
#MorinaHarahap
6 days ago | [YT] | 2
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE-60 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM RI 🎉
3 November 2026
“Bersama Wujudkan Pengawasan Profesional demi Kementerian Hukum yang Lebih Baik”
Keluarga Besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-60 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Enam dekade pengabdian menjadi bukti komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal akuntabilitas, memperkuat pengawasan, dan mendorong tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Hukum.
Semoga di usia yang ke-60 ini, Inspektorat Jenderal terus menjadi mitra strategis yang profesional dan terpercaya dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, serta mewujudkan Kementerian Hukum yang semakin baik dalam melayani masyarakat. 🇮🇩
Kanwil Kemenkum Kepri
#HUTItjen60
#InspektoratJenderal
#KementerianHukum
#KanwilKemenkumKepri
#LayananHukumMakinMudah
#MorinaHarahap
6 days ago | [YT] | 1
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
PARALEGAL KREATIF, POSBANKUM MAKIN DEKAT DI HATI MASYARAKAT! ⚖️
Tahukah kamu? Di balik layanan bantuan hukum di kelurahan/desa, ada para paralegal yang tak hanya membantu menyelesaikan persoalan hukum, tapi juga aktif memperkenalkan Posbankum lewat berbagai cara kreatif. ✨
Bagaimana cara mereka menyebarkan informasi?
🎥 Video edukasi: penjelasan layanan, kisah sukses, dan tips hukum sederhana
📰 Berita & informasi: kegiatan, layanan, dan manfaat Posbankum bagi masyarakat
🎨 Konten kreatif: infografis, poster digital, testimoni warga, dan konten menarik lainnya
Semangat mereka tecermin dalam empat nilai:
💡 Kreatif: ide segar dalam menyampaikan informasi hukum
🚀 Inovatif: cara baru yang sesuai kebutuhan masyarakat
📚 Edukatif: mudah dipahami, bermanfaat, dan mengedukasi
🔒 Etis & aman: menjaga kerahasiaan kasus dan identitas pihak yang dibantu
Setelah menyelesaikan suatu kasus, paralegal membuat video atau berita tanpa menyebut identitas pihak yang dibantu, sebagai bentuk edukasi dan inspirasi bagi masyarakat lainnya.
Karena satu konten kecil bisa menjadi solusi besar bagi mereka yang membutuhkan.
Posbankum ada, paralegal berkarya, masyarakat berdaya! 💪🏻🇮🇩
Yuk, ikuti terus informasinya dan bagikan ke keluarga, tetangga, dan rekan-rekanmu agar Posbankum semakin dikenal dan mudah diakses! 📲
Kanwil Kemenkum Kepri
#PosbankumUntukSemua #Posbankum #Paralegal #BantuanHukum #AksesKeadilan #KementerianHukum #KanwilKemenkumKepri #LayananHukumMakinMudah #MorinaHarahap #2TahunGerakNyata
1 week ago | [YT] | 2
View 0 replies
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
Halo Sahabat Pengayoman!
Berikut informasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dari 66 responden atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Kepulauan Riau dan hasil Survei Integritas dari 75 pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau selama periode Bulan Oktober 2026.
Terima kasih untuk #SahabatPengayoman yang telah memberikan responnya atas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
Kanwil Kemenkum Kepri,
Jl. Daeng Kamboja KM14, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Nomor Pengaduan: 0811 - 7709 - 007
Kanwil Kemenkum Kepri
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumKepri
#MorinaHarahap
#2TahunGerakNyata
1 week ago | [YT] | 0
View 0 replies
Load more