Seminar “Menakar Konstitusionalitas Penerapan E-Voting diIndonesia”

Konferensi Demokrasi Digital: Menjamin Keadilan Teknologi dalam Demokrasi Elektoral

Seminar Nasional Pendidikan Demokrasi “Menumbuhkan Demokrasi Dalam Menumbuhkan Formal”

Electoral Democracy Series 4:"Memahami Sistem Pemilu Campuran dan Hasil Simulasinya di Indonesia"

Electoral Democracy Series 3 - “E-Voting: Solusi atau Masalah?”

Electoral Democracy Series 2 - E Banpol: Transformasi Tata Kelola Keuangan Partai Politik

Seri Diskusi Elektoral Demokrasi #1"Penundaan Revisi UU Pemilu dan Ancaman Pembangkangan Konstitusi"

Pembelajaran dan Arah Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Sidang Terbuka Promosi Doktor Titi Anggraini

Diskusi Publik: Mencegah Pragmatisme dan Stagansi Revisi UU Pemilu

Apa Kabar Revisi UU Pemilu Kita?

Sesi 3 - Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2026

Sesi 2 - Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2026

Sesi 1 - Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2026

Peta Kekuasaan Pilkada melalui DPRD dan Usulan Perbaikan Pilkada Langsung

Transformasi Demokrasi melalui Kodifikasi Undang-Undang Pemilu

Keterwakilan Perempuan di Alat Kelengkapan DPR: Segera Laksanakan Putusan MK No. 169/PUU-XXII/202

Seminar Kodifikasi Undang-undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil untuk Perbaikan UU Pemilu

Semiar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil untuk Perbaikan UU Pemilu

Semiar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil untuk Perbaikan UU Pemilu

Rilis Pernyataan Sikap: Penataan Ulang Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Mendesak Reformasi Partai Politik dan Pemilu Indonesia

Publikasi Buku III RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil dan Pisah Sambut Kepengurusan Perludem

Revisi UU Pemilu Versi Masyarakat Sipil: Aktor Pemilu

Revisi UU Pemilu Versi Masyarakat Sipil: Aktor Pemilu

Seri Diskusi Media Rancangan Undang-undang Pemilu Versi Masyarakat Sipil: Desain Sistem Pemilu.

Seri Diskusi Media Rancangan Undang-undang Pemilu Versi Masyarakat Sipil: Desain Sistem Pemilu.

Urgensi Pembahasan RUU Pemilu untuk Rekayasa Konstitusional Pemilu Nasional 20029 Pemilu Daerah 2031

Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilu 2029 Serentak Nasional dan Lokal

Seminar: Menjamin Hak Politik Kelompok Minoritasv Pemuda, Perempuan, Masyarakat Adat, Buruh Migran

Diskusi Media Urgensi Penyegerakan Pembahasan Revisi UU Pemilu

Urgensi Revisi UU Pemilu: Penataan Desain Keserentakan Pemilu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu

Analisis Putusan PHP-Kada 2025: Pertimbangan Mahkamah, PSU dan Koreksi Pelaksanaan Pilkada 2024

Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Upaya Perbaikan Sistem Pemilu

Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Upaya Perbaikan Sistem Pemilu

Urgensi Kodifikasi UU Pemilu

diskusi media "Potret Awal PHP-Kada 2024"

Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 Day 2 Part 2

Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 Day 2 Part 1

Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 Day 1 Part 2

Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 Day 1 Part 1

Agenda Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia

Seminar Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Indonesia

Muda Kawal Pilkada: Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 oleh Generasi Muda

Diskusi Perludem : Potensi Gangguan Informasi di Pilkada dan Pentingnya Kolaborasi di TIngkat Lokal

Diskusi Perludem : Potensi Gangguan Informasi di Pilkada dan Pentingnya Kolaborasi di TIngkat Lokal

Diskusi Perludem : Potensi Gangguan Informasi di Pilkada dan Pentingnya Kolaborasi di TIngkat Lokal

Pilkada Calon Tunggal dan Kemunduran Demokrasi Lokal di Indonesia

Krisis Kepercayaan di Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024: Ancaman Terhadap Privasi dan Demokrasi

Korupsi Pemilu : Menyoal Manipulasi Aturan, Politik Uang, dan Dana Kampanye

Menyoal Transparansi Dana Kampanye di Pemilu 2024 dan Agenda Perbaikan untuk Pilkada 2024

Potret Gangguan Informasi di Pemilu 2024 dan Potensinya di Pilkada Serentak 2024

Menjamin Keterbukaan Informasi dan Penanganan Disinformasi dalam Pilkada Serentak 2024

”Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi”

Refleksi Hasil Pemantauan Kinerja dan Netralitas Penjabat Kepala Daerah dalam Pemilu 2024

Desus #11 Perspektif Publik dan Media terhadap Sengketa Pemilu: Adakah Polarisasi Pasca Putusan MK?